RINGKASAN MATERI PPKN KELAS X - SEMESTER 1

RINGKASAN MATERI PPKN SEMESTER 1

Negara Kesatuan adalah negara yang bersifat tunggal, memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada dipemerintahan pusat.

Ciri-ciri :

      Terdiri dari 1 uud, 1 kepala negara, dewan menteri dan dpr.

      Kedaulatan negara mencakup kedaulatan kedalam dan keluar yang telah ditandatangani pemerintah.

      Menganut 2 sistem, yaitu sistem sentralistik (daripusat) dan desentralistik (daridaerah)

Kelebihan :

      Negara kesatuan secara struktur lebih sederhana

      Mengurai timbulnya sikap provinsilialisme dan sparatisme

      Relatif lebih stabil

      Biaya personel lebih murah,

      Apabila kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan maka tenaga ahli tersebut disiapkan pemerintah.

Makna pembukaan :

      Alenia 1 :

Kemerdekaan => hak setiap bangsa

Penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan

      Alenia 2 :

Penyataan kemerdekaan => negara yang berdaulat

      Alenia 3 :

Memuat  motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami proklamasi kemerdekaan (sejak dari piagam jakarta)

Menunjukkan ketaqwaan bangsa indonesia kpd Tuhan YME (bangsa religius)

      Alenia 4 :

Pemerintah negara indonesia sebagai penyelenggara keseluruhan aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya, menyangkut salah satu aspek pelaksanaan.

Pasal 1, ayat :

      1 : Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

      2 : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

      3 : Negara Indonesia adalah negara hukum

Bentuk pemerintahan republik adalah bentuk negara dimana kekuasaan tertingginya berada ditangan rakyat.

Bentuk-bentuk pemerintahan :

      Aristokrasi : sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu terbaik (keturunan bangsawan)

      Oligarki : sistem pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompok itu sendiri.

      Demokrasi : sistem pemerintahan sbg upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara yang telah diwujudkan oleh pemerintah.

      Otokrasi : bentuk pemerintah yang kekuasaan politiknya dipegang oleh 1 orang.

      Monarki : bentuk pemerintahannya dari sebuah dukungan pendirian, pemeliharaan, dan pengembalian sistem kerajaan

      Emirat : sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang emir. (arab)

      Plutokrasi : sistem pemerintahan yang mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar  kekayaan yang kita miliki.

Prinsip-prinsip demokrasi pancasila :

      Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

      Keseimbangan antara hak dan kewajiban

      Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral

      Mewujudkan rasa keadilan sosial

      Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat

      Mengutamakan perstuan nasional dan kekeluargaan

      Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Ciri-ciri pemerintah presidensial :

      Penyelenggara negara berada ditangan presiden.

      Kabinet (dewan menteri) diangkat & diberhentikan oleh presiden

      Preisden tidak bertanggung jawab kepada parleme

      Presiden tidak membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer

      Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sbg perwakilan

      Presiden tdk berada dibawah pengawasan parlemen

Kelebihan :

      Badan eksklusif lebih stabil kedudukannya

      Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu

      Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

      Jabatan eksekutif dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri

Kekurangan :

      Kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak

      Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas

      Pembuatan kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksklusif dengan legislatif

Sifat dan hakikat negara :

      Sifat memaksa : negara memiliki kekuatan fisik secara legal

      Sifat monopoli : negara mempunyai sifat monopoli dlm menetapkan tujuan bersama rakyat

      Sifat mencakup semua (all embracing) : semua peraturan uu berlaku untuk semua orang.

Macam-macam kedaulatan menurut JEAN BODIN :

      Asli

      Permanen

      Tunggal (bulat)

      Tidak terbatas (absolut)

Ó  Kedaulatan kedalam : pemerintah memiliki kewenangan teringgi dalam mengatur dan menjalankan organisasi sesuai peraturan UU.

Ó  Kedaulatan keluar : pemerintah bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk kpd kekuasaan lain, selain ketentuan yang telah ditetapkan.

Ó  DESENTRALISASI : penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.

Ó  DEKONSENTRASI : pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebgai wakil daerah.

Kelemahan desentralisasi :

      Besarnya organ2 pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi

      Kepentingan daerah terganggu karena keseimbangan dan kesesuaian terlalu banyak

      Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan

      Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama

      Dentralisai memerlukan biaya yang besar dan sulit

Landasan hukum otoda :

Ó Pasal 18 UUD ayat 1

Ó Tap MPRI no. XV/MPR/1998 tentang Penyelengaraan otoda

Ó UU no 12 th. 2008 ttg Perubahan kesua atas UU no.32 th.2004 ttg Perda.

Fungsi Pemerintah Pusat :

      Fungsi layanan : untuk memenuhi kebutuhan masy. dgn cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dgn kualitas yang sama

      Fungsi pengaturan : memberikan bahwa pengaturan tidak hanya kpd rakyat namun kpd pemerintahnya sendiri.

      Fungsi pemberdayaan : pemerintah sbg  fasilitator dan motivator.

Kewenangan pemerintah pusat :

      Perencanaan dan pembangunan nasional secara makro

      Dana perimbangan keuangan

      Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara

      Pembinaan dan pemberdayaan SDM

      Konservasi dan standar nasional

Kedudukan dan peran pemerintah daerah :

Pasal 18, ayat :

      (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

      (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

      (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

      (4) Gubernur, Bupati, dan WaIikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

      (5) Pemerintahan daerah menjaIankan otonomi seluas-Iuasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

      (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

      (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Kewenangan pemerintah daerah :

      Perencanaan dan penegendalian pembangunan

      Perencanaa, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

      Penyelenggara ketertiban umum dan ketentuan masyarakat

      Penyediaan sarana dan prasarana

      Penanganan bidang kesehatan

      Penyelenggara pendidikan

      Penanggulan masalah sosial

      Pelayanan bidang ketenahakerjaan

      Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menegah

      Pengendalian lingkungan hidup

      Pelayanan pertanahan

Kedudukan DKI :

      DKI berkedudukan sbg ibu kota negara

      DKI sbg daerah otonom tingkat provinsi

      DKI memiliki kekhususan tugas, hak, dan tanggung jawab tertentu.

      Wilayah DKI dibagi menjadi Kota Administrasi dan Kabupaten  Administrasi

      Anggota DPRD DKI paling banyak 125persen dari jumlah maksimal

      Gubernur dpt menghadiri dalam sidang ttg Ibukota NKRI

      Dana DKI ditetapkan bersama Pemerintah & DPR dalam APBN.

Kedudukan DIY :

      Mendapatkan wewenang tambahan dari pemerintah

UU no.13 th.2012 keistimewaan DIY meliputi :

      Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakilnya

      Kelembagaan pemerintah DIY

      Kebudayaan

      Pertahanan

      Tata ruang

Kedudukan DNAD : (UU no.18 th.2001)

      Penyelenggara kehidupan beragama dalam bentuk syari’at islam bagi pemeluknya di Aceh dgn tetap menjaga kerukunan hidup

      Penyelenggara pendidikan yang berkualitas & menanambah materi ttg syari’at islam

      Peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota

Perangkat daerah pelaksana Otoda :

Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Perangkat daerah

    Lembaga sekretariat

    Lembaga teknis daerah

    Lembaga dinas daerah

UU yang mengatur Pemerintah daerah :

      UU RI No.1 th. 1945

      UU RI No.22 th. 1948

      UU RI No. 1 th. 1957

      UU RI No. 18 th. 1965

      UU RI No. 5 th.1947

      UU RI No. 22 th.1999

      UU RI No. 32 th. 2004

      UU RI No. 8 th. 2005

      UU RI No. 12 th. 2008

Keuangan daerah :

Daerah diberikan hak mendapatkan sumber keuangan berupa :

      Kepastian tersedianya oendanaan dari pemerintah sesuai dg urusan pemerintah yang diserahkan

      Kewenangan memungut dan medayagunakan pajak & restribusi daerah

      Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber pendapatan yang sah.

Sumber pendapatan daerah dari :

      Pendapatan asli daerah (PAD) meliputi hasil pajak daerah, restribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

      Dana perimbangan, meliputi : Dana hasil bagi, Dana hasil Alokasi umum, & Dana Alokasi khusus

      Pendapatan daerah lain yang sah .